ProgramKerja tahunan OSIS SMPN 3 Cileunyi. Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS TaPel 2020-2021 Kriteria Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 3 Cileunyi. A. Kriteria Calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Merupakan siswa/i SMP Negeri 3 Cileunyi yang duduk di kelas VII dan VIII pada Tahun Pelajaran yang sedang berjalan. Pemohon Pasal Yang Dimohonkan Pengujian. Batu Uji. Peserta Sidang. Pertimbangan Hukum. ©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI. Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430. Abstrak- Komunikasi politik dalam kampanye diperlukan untuk menyampaikan visi dan misi setiap calon legislatif peserta Pemilu. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak terhadap elektabilitas setiap Caleg dalam rangka memperoleh suara dalam calon legislatif serentak yang akan digulir pada tanggal 17 April 2019. Modusmodus kampanye terselubung di luar jadwal resmi masa kampanye harus mendapatkan perhatian serius semua pemangku kepentingan Pemilu, khususnya parpol peserta Pemilu Serentak 2019. Sebab pelanggaran tersebut tetap dilakukan tanpa merasa berdosa sama sekali, berpotensi menguburkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas sebagaimana dirumuskan IDEA. KementerianDalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) menggelar Webinar "Sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu" secara virtual kepada jajaran pemerintah, pemerintah daerah, seluruh lembaga penyelenggara, DPP, DPD, DPC se Bawaslumengingatkan bahwa kampanye harus mengandung unsur pendidikan politik. Kampanye, Bawaslu Larang Peserta Pemilu Lakukan 10 Hal Ini | Republika Online REPUBLIKA.ID bagaimanacara menyampaikan program peserta pemilu melalui kegiatan pemilu melalui kegiatan kampanye? Iklan Jawaban 4.2 /5 31 anramus4 cara menyampaikan program peserta pemilu : orasi lapangan, pemberian selembaran/ pamflet, iklan televisi, kegiatan sosia yang dapat mendukung pencitraan Sedang mencari solusi jawaban PPKn beserta langkah-langkahnya? nLlA. Kampanye merupakan bagian inheren dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Sebagai medium informasi, kampanye merupakan cara paling efektif bagi kandidat dalam pemilihan umum untuk menyampaikan visi, misi, program serta informasi lain untuk meyakinkan calon pemilih. Di sisi lain, kampanye juga dituding sebagai salah satu penyebab mahalnya ongkos politik yang merupakan salah satu pintu masuk politik uang. Selama proses kampanye, dalam rangka memenangkan suara voter, berbagai upaya dilakukan para calon dari berbagai partai politik yang semuanya didasarkan pada ilmu “marketing” untuk mengarahkan preferensi pemilih. Hadirnya pendekatan marketing dalam dunia politik dituding sebagai salah satu penyebab mahalnya ongkos pemilu yang pada akhirnya bermuara pada tampilnya “demokrasi borjuis”. Penggunaan marketing approach yang berlebihan dalam dunia politik akan melahirkan komersialisasi politik dan menyempitkan arti politik menjadi sekedar proses transasksi uang yang akan menjauhkan masyarakat dari ikatan ideologis sebuah partai dengan pendukungnya O. Soughnessy. 2001. Namun demikian, pasca merebaknya covid-19, tantangan besar dihadapi oleh penyelenggara maupun peserta dan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah model kampanye yang harus menyesuaikan dengan protokol covid-19. Pembatasan sosial akan berakibat pada menurunnya jumlah tatap muka antara kandidat dan konstituen. Di era pandemi covid-19, menjelang pilkada serentak pada Desember 2020, KPU telah menetapkan PKPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non-alam. PKPU nomor 6 tahun 2020 tersebut diantaranya mencakup pengaturan tahapan kampanye. Pada pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa tahapan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 COVID-19. Setidaknya ada 3 persoalan terkait pengaturan kampanye di masa pandemi. Pertama, seberapa efektifkah kampanye di tengah pembatasan sosial. Ini terutama berkaitan dengan kepentingan para calon kepala daerah untuk memastikan pesan tersampaikand bagi konstituen. Kedua, penentuan strategi kampanye di era new-normal. KPU telah menetapkan aturan yang ketat dalam setiap tahapan di masa pandemic, termasuk pengaturan kampanye. Apakah para kandidat mampu menyesuaikan strategi kampanye tanpa bertabrakan dengan protokol covid-19. Terakhir, bagaimana KPU sebagai penyelenggara memastikan tahapan kampanye tidak melanggar protokol covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKPU pelaksanaan pilkada di tengah pandemic covid-19. Seberapa efektif ? Salah satu pasal dalam PKPU 6 tahun 2020 adalah pengaturan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam kampanye. Pada pasal 58, disebutkan Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan tertutup. Bahkan dalam ayat ke 2 pada pasal yang sama, disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Media Daring. Ini menyisakan persoalan bagi tim kampanye. Pembatasan jumlah peserta kampanye akan mengurangi skala penyampaian vis, misi dan program bagi lebih banyak masyarakat. Visi, misi dan program hanya bisa disampaikan pada kelompok terbatas dengan persebaran demografis pemilh yang cenderung heterogen. Sementara kampanye bertujuan untuk meyakinkan dan mengarahkan preferensi pemilih sebanyak mungkin, pembatasan kerumanan dalam kampanye menjadi hambatan bagi tim kampanye untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Oleh sebab itu, tim kampanye harus menentukan strategi yang tepat untuk mengakomodir pemilih yang tidak dapat dijangkau dengan kampanye fisik yang melibatkan banyak peserta. Salah satu strategi kampanye ini adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian program serta visi misi kandidat. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pemilih, menunjukkan sebanyak 88% pengguna Facebook merasa bahwa aplikasi tersebut membantu pengguna untuk terlibat dengan masalah yang penting untuk mereka setujui dalam pemilihan umum 36% atau agak setuju 52%. Demikian pula, para responden berbagi bahwa media sosial merupakan sarana yang baik dalam membawa perspektif baru bagi diskusi tentang pemilihan umum dan politik dengan 40% responden yang setuju dan 49% yang cukup setuju dengan gagasan itu. Sementara itu, sebagian kecil merasa bahwa media sosial membantu orang mempelajari seperti apa kandidat yang akan berkompetisi 26% dan 51% menjawab cukup baik. Tanggapan ini menunjukkan bahwa meskipun ada nilai negatif pada diskusi politik lewat media sosial, para pengguna tampaknya mampu melihat sisi positif dari media sosial dalam hal fungsinya. Fungsi – fungsi tersebut terutama sebagai media informasi dan penyaluran perspektif bagi pengguna maupun bagi kandidat Sukmayadi dan Effendi 2018. Sebanyak 42 persen pemilih terdaftar untuk pemilu 2019 di Indonesia berusia 17 hingga 35 tahun. Pemuda ini, atau kaum muda, mendominasi lanskap media sosial di negara ini, membentuk 66 persen dari 150 juta pengguna media sosial dan menghabiskan rata-rata 3 jam dan 26 menit online per hari. Digital 2019 Indonesia. Dalam hal ekspresi sentimen politik, platform milik Facebook mendominasi lanskap media sosial di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 130 juta pengguna Facebook dan lebih dari 60 juta pengguna Instagram, yang mengerdilkan 20 juta pengguna Twitter di negara ini. Twitter lebih populer di kalangan pengguna pria sekitar 65% pengguna Twitter Indonesia adalah pria. Sebaliknya, 51 persen pria dan 49 persen wanita adalah pengguna Instagram. Indonesia juga merupakan pasar Instagram terbesar di Asia Pasifik, dengan 70 persen penggunanya berusia 18 hingga 34 tahun. Singkatnya, jumlah pengguna Instagram yang tinggi dan distribusi jender mereka yang seimbang membuat platform ini berguna dalam mempelajari bagaimana anak muda Indonesia memahami situasi sosial dan politik saat ini Jakarta Globe 2017. Dalam kondisi politik di tengah pandemic, gambaran statistik di atas bisa menjadi pertimbangan untuk mengalihkan model kampanye kepala daerah 2020 ke dunia digital dengan memanfaatkan platform media sosial yang kini tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Persoalannya, apakah tim Kampanye cukup kreatif dan inovatif dalam meramu materi-materi politik yang menarik agar bisa dengan mudah diakses oleh pengguna. Memantau kampanye di media sosial Kampanye melalui media sosial dan internet menjadi satu-satunya pilihan bagi kandidat dalam meyakinkan pemilih bahkan mengarahkan preferensi politik pemilih. di tengah pembatasan sosial dan penerapan protokol covid-19, penggunaan media daring memungkinkan kandidat atau pun tim kampanye menjangkau lebih banyak orang dan menawarkan visi, misi dan program tanpa harus terbatasi oleh model kampanye konvensional berupa pertemuan terbuka. Berbeda dengan pola kampanye konvensional yang mengandalkan komunikasi tatap muka yang interaktif, model kampanye lewat media sosial memberikan ruang lebih luas bagi tim kampanye untuk menyampaikan pesan politik yang singkat dan mudah dimengerti. Penggunaan grafik, gambar dan materi-materi kampanye yang didesain semenarik mungkin, menuntut kreativitas tim kampanye agar program kandidat dapat disampaikan dengan efektif. Ada 2 keuntungan penggunaan media sosial dalam kampanye di masa pandemi. Pertama, dari segi biaya kandidat atau pun tim kampanye dapat menekan anggaran kampanye yang biasanya membludak dalam kampanye tatap muka. Kedua, media sosial memungkinkan setiap tim kampanye membuat puluhan bahkan ratusan akun tak terbatas demi menjangkau pemilih dari berbagai segemen. Disinilah KPU sebagai penyelenggara perlu menetapkan batas-batas kampanye media sosial. Mengingat jangkauan media sosial yang luas serta penggunaan akun dalam jumlah yang besar, menyulitkan untuk memantau batas-batas materi kampanye media sosial. Membludaknya informasi dan akses informasi yang lebih terbuka, menciptakan arus informasi yang tak terbendung antara penyampaian visi, misi dan program di satu sisi, serta kampanya hitam, hoax dan propaganda di sisi yang lain. Mendekati masa kampanye pilkada 2020, KPU harus melibatkan pihak lain, seperti Bawaslu maupun para ahli di bidang teknologi digital dan merumuskan aturan yang tepat terkait kampanye di era pandemi. Penanangan dan penetapan batas-batas kampanye media sosial penting, agar kualitas pilkada 2020 dapat terjamin dan mampu mendorong kita selangkah lebih maju dalam mewujudkan demokrasi pada pemilihan di masa mendatang. [] MUHAMMAD IQBAL SUMA Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. Editor dan Penerjemah. Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan 17 partai politik parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh yang akan melaju sebagai peserta Pemilihan Umum Pemilu 2024. Walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023, sepertinya parpol serta para bakal calon kandidat presiden tidak akan menunggu hingga waktu tersebut untuk mendekati pemilih. Apalagi, KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sudah sepakat untuk mempersingkat masa kampanye Pemilu menjadi hanya 75 hari, dari durasi sebelumnya yang mencapai lima bulan. Ini keputusan tepat, karena jadwal kampanye Pemilu yang terlalu panjang memang tidak menjamin kualitas Pemilu menjadi lebih baik. Sebaliknya, lamanya masa kampanye justru bisa berdampak pada ketegangan berkepanjangan antara kubu-kubu pendukung masing-masing kandidat. Pertempuran, dengan demikian, sudah dimulai dari sekarang, dan media sosial ditengarai menjadi medan tempur sekaligus senjata ampuh untuk menggaet pemilih, terutama pemilih muda. Tidak heran, ini karena media sosial bisa menjadi sangat efektif dan efisien bagi para politikus dan partainya mengingat singkatnya masa kampanye. Bahkan, saat ini sejumlah tokoh dan politisi mulai aktif dan makin intens menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Setidaknya ada tiga hal mengapa media sosial jadi tempat yang tepat untuk berkampanye mendapatkan banyak massa tanpa terjun ke lapangan, mengurangi politik uang, dan meningkatkan kualitas kampanye dengan menonjolkan sisi pendidikan politik. Kampanye efektif, menggaet pemilih luas tanpa ke lapangan Masa kampanye yang singkat menjadi momen bagi para calon presiden capres, calon anggota legislatif caleg dan partai politik yang akan berkontestasi dalam Pemilu tahun depan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, terutama media sosial, sebagai wahana utama dalam berkomunikasi dengan calon pemilih mereka. Saat ini cara-cara konvensional sudah semakin ditinggalkan. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2022 ini saja sudah mencapai 210 juta jiwa atau setara 77,02% dari total populasi penduduk, yang mayoritasnya mengakses internet untuk membuka media sosial. Terlebih lagi, milenial dan generasi Z dikenal sebagai Gen-Z akan menguasai 40% sampai 50% total pemilih 2024 nanti, dan salah satu karakteristik Gen-Z yang paling mencolok adalah menguasai berbagai teknologi informasi dan sangat intens dengan aktivitas media sosial. Kita bisa belajar dari Pemilu Amerika Serikat AS 2016, tentang bagaimana Donald Trump dapat memenangkan Pemilu karena kepiawaiannya menggunakan platform media sosial Twitter sebagai saluran komunikasi utama dengan masyarakat untuk mendukungnya dalam Pemilu. Para kontestan politik untuk Pemilu 2024 agaknya sudah harus mulai menyusun strategi pemanfaatan media sosial sebagai strategi utama kampanye mereka, terutama melalui platform populer, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram, yang cenderung akrab dengan kegiatan keseharian masyarakat Indonesia. Kampanye efisien, mengurangi politik uang Di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, kampanye Pemilu menjadi arena pertarungan ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk program yang bisa dilaksanakan oleh capres dan dikawal oleh caleg. Setiap individu yang mencalonkan diri akan menyampaikan gagasannya kepada publik mengenai rencana apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan mereka perankan ketika terpilih nantinya. Sementara bagi masyarakat, kampanye adalah stimulasi yang membuka cara pandang mereka untuk memahami lebih dalam siapa calon yang akan mereka pilih dalam Pemilu. Faktanya, banyak caleg lebih memilih memberikan uang dan bantuan materil lainnya kepada calon pemilihnya ketimbang menjual program-program partainya. Apalagi kalau kampanye yang dilakukan calon anggota legislatif menggunakan strategi canvassing, yaitu mengunjungi individu-individu calon pemilih di tingkat RT atau RW. Bahkan seringkali adanya politik uang tersebut ada karena permintaan masyarakat sendiri kepada calon yang akan mengunjungi daerahnya. Banyak pemilih yang saat ini sudah dihinggapi sindrom harus mendapatkan uang dan bantuan setiap mereka menghadiri kampanye Pemilu calon kandidat atau parpol. Tidak semua masyarakat yang menghadiri kampanye ini ingin mendengarkan kampanye calon dan partai politik ini. Mereka datang karena dimobilisasi dengan janji akan mendapatkan sejumlah uang dari calon. Hampir setiap Pemilu yang dilaksanakan pola patronase yang melibatkan politik uang ini sangat menentukan perolehan suara caleg termasuk calon presiden. Tidak sedikit caleg yang berkualitas kalah oleh caleg yang berduit. Dengan melakukan kampanye di media sosial, kandidat dan parpol tidak perlu lagi menyediakan logistik yang lebih banyak yang berujung pada politik uang. Model kampanye dengan menggunakan media sosial ini akan dapat mengurangi praktik politik uang dalam Pemilu. Apalagi dengan semakin menguatnya patronase politik dalam setiap Pemilu yang akan terus melahirkan broker politik dalam masyarakat. Media sosial sebagai sarana pendidikan politik Secara tidak langsung, kampanye yang dilakukan di media sosial akan memberikan pendidikan politik bagi publik, entah itu yang baiknya atau yang buruknya. Ini sesuai dengan salah satu tanggung jawab parpol, yakni meningkatkan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat. Jika pendidikan politik masyarakat baik, maka Pemilu yang dihasilkan akan berkualitas dan demokrasi alan berkembang menjadi lebih sehat. Dengan eksistensi warganet yang berasal dari berbagai kalangan dan jeli mengawasi konten, para kandidat dan tim pemenangannya dituntut menjadi lebih kreatif untuk menghadirkan konten-konten yang tidak hanya untuk menarik simpati pemilih, tapi juga konten yang “bergizi” untuk pendidikan politik masyarakat. Ditambah lagi, mereka harus memastikan konten yang diproduksi tidak melanggar aturan perundang-undangan. Media sosial sudah semestinya menjadi bagian sarana pendidikan politik agar kualitas demokrasi yang sedang bertransformasi ke digital terus membaik. Soumettre une candidature et être élue aux élections n'est pas chose aisée, mais il existe de nombreux aspects qui doivent être pris en compte pour gagner le vote de l'électorat. Il sera également important de vous entourer d'une équipe prête à mener à bien cette quelques principes de base de la communication politique et vous expliquer comment faire une bonne campagne électorale. Étapes à suivre 1 Tout d'abord, il est important de souligner que la communication en politique possède des caractéristiques particulières, en fonction du pays ou de la région où les élections ont lieu, et sur la base du système électoral et du type de gouvernement. Cependant, la plupart des caractéristiques sont communes et applicables à la plupart des avant de commencer la campagne, il est essentiel d'avoir Un solide programme électoral avec des propositions intéressantes et des objectifs réelsUne équipe de personnes pour former une liste 2 Tout d'abord, vous devez trouver les points forts qui caractérisent votre candidature ou votre parti, car ce sont les avantages qui pourront faire toute la différence, qui vous aideront à vous démarquer du reste des représentants électoraux et que les électeurs choisiront pour accorder leurs pouvez baser votre campagne sur une caractéristique générique du parti ou vous concentrer plus spécifiquement sur d'autres aspects propres à votre programme électoral, qui seront à coup sûr intéressants pour ceux qui votent. 3 Ensuite, vous devez créer un slogan ou une devise pour servir d'emblème et qui sera au cœur de la campagne électorale. Pensez à une phrase qui résume votre philosophie ou un objectif que vous voulez noter qu'il existe des concepts que l'on retrouve souvent dans les slogans électoraux comme les termes solutions » ou confiance ».Il en va de même pour les concepts de changement », de progrès », de nouveauté », de choix », etc., en ce qui concerne les partis qui n'ont pas encore occupés le gouvernement ou qui font partie de l'opposition. Votre point fort sera donc d'apporter de nouvelles idées. 4 Un autre point clé de la campagne sera d'avoir de bonnes photos du candidat et du groupe de personnes qui composent la liste. Pour ce faire, vous devrez trouver la scène adéquate, qui soit en accord avec les propositions que vous défendez. De plus, il convient d'engager un professionnel qui assurera tout ce qui touche à la photographie et qui prendra de belles dernières seront utiles ensuite pour réaliser des dépliants et autres matériels graphiques qui serviront de support à la campagne. 5 Il sera également important de décider par quels moyens vous contacterez et aurez un impact sur les électeurs. Actuellement, il existe de nombreuses méthodes autres que les traditionnelles affiches électorales, le courrier postal ou le Internet et les réseaux sociaux sont à l'ordre du jour et il s'agit d'outils indispensables à toute campagne électorale, notamment pour toucher certains publics comme les jeunes électeurs. Ainsi, il peut être intéressant de créer une page Facebook ou un profil sur Twitter à travers duquel vous pourrez communiquer sur vos propositions et interagir avec l'électorat. 6 Pour ce qui est des événements de la campagne, les réunions et les rencontres avec vos électeurs potentiels, ils sont incontournables, des traditionnels meetings électoraux aux visites de marché et autres lieux publics que vous est très important qu'à tout moment le candidat se montre très proche de la population et qu'il soit toujours prêt à répondre à leurs questions ou à leurs préoccupations. Il en va de même avec les médias. Si vous souhaitez lire plus d'articles semblables à Comment faire une bonne campagne électorale, nous vous recommandons de consulter la catégorie Culture et Société. Bagaimana teknik kampanye pemilu efektif? Apa bedanya dengan kampanye politik? Bisakah kampanye mengubah sikap “keras kepala” pemilih yang umumnya sudah menentukan pilihan? MASSA pemilih voters memiliki karakter “keras kepala” obstinate. Itulah “adagium” yang biasa berlaku pasa musim kampanye pemilu. Pada dasarnya, rakyat sudah memiliki pilihan, setidaknya kecenderungan memilih parpol tertentu, dan sulit berubah sampai hari H pemilihan di Tempat Pemungutan Suara TPS. Kampanye hanyalah upaya mengubah karakter itu atau hanya memperkuat kecenderungan yang sudah ada. Karenanya, diperlukan teknik kampanye pemilu yang efektif dan efisien. Kalangan parpol memang harus memiliki “pedoman pahit” seperti itu agar tidak terlalu percaya diri atau berlenggang-kangkung menghadapi pemilu mendatang. Sudah pasti, kalangan parpol menyiapkan sejumlah jurus, strategi, atau teknik kampanye pemilu yang dianggap paling efektif meraih dukungan rakyat. Teknik Kampanye Pemilu versi UU Mengacu kepada Pasal 72 UU Pemilu Legislatif, kampanye bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni Pertemuan terbatas. Tatap muka. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Rapat Umum. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Keputusan KPU juga menetapkan hal yang sama, ditambah satu poin “2 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, b, e, f, g, dan h, diberi tahukan secara tertulis kepada POLRI selambat-lambatnya 7 tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye”. Kampanye Rapat Umum Pengerahan Massa Kampanye model g rapat umum biasanya masih menjadi pilihan utama parpol. Rapat umum di suatu tempat biasanya dibarengi dengan pengerahan massa, plus aksi konvoi di jalan raya. Kesan “show of force” tidak bisa dihindarkan. Konvoi sendiri mengandung pesan kuat kepada publik sedikit-banyak peserta konvoi dianggap menggambarkan besar-tidaknya dukungan publik. Pengerahan massa inilah yang mengandung potensi bentrokan massa, seperti pengalaman-pengalaman masa lalu. Pasalnya, siapa bisa menjamin ketertiban sikap atau sopan-santun massa yang jumlahnya banyak itu? Apakah mereka “dibekali” serta memahami dan bisa dijamin mematuhi “etika kampanye” yang diatur UU dan KPU? Lagi pula, pengerahan massa dinilai sejumlah pengamat komunikasi dan politik cenderung menonjolkan sisi hura-hura dan pamer kekuatan, namun sangat miskin kandungan pendidikan politiknya. Pengerahan massa sering kali memicu terjadinya konflik horisontal antarpendukung parpol. Tidak ada jaminan antara massa yang terkumpul dalam sebuah kampanye dengan perolehan suara karena yang terjadi adalah pengerahan massa, bukan atas inisiatif massa sendiri untuk menghadiri kampanye. Masih sangat jarang parpol memanfaatkan momen kampanye untuk pendidikan politik yang sehat. Mereka sekadar mengerahkan massa, lalu menghibur sebelumnya mengajak massa untuk mencoblos parpol tertentu. Karena terlalu memfokuskan pengerahan massa, maka mau tidak mau dalam kampanye selama ini unsur hiburan harus ada di dalamnya. Kampanye Dialogis Kampanye dialogis adalah modus baru kampanye yang diperkenalkan pada pemilu tahun 1997. Disebut kampanye dialogis karena ada dialog antara jurukampanye dengan audiens, kendati sebagian besar atau seluruh hadirin adalah kader, anggota, atau simpatisan parpol yang tengah berkampanye. Menurut Prof. Dr. Deddy Mulyana 199981, dialog mengisyaratkan kemampuan memahami bahasa mitra dialog, bukan saja bahasa sebagai medium komunikasi, namun juga bahasa dengan makna yang lebih dalam lagi, yakni keinginan, aspirasi, harapan, kepentingan, cita-cita, ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan mitra dialog. Dalam konteks pemilu, mitra dialog adalah rakyat, bukan pengurus atau kader OPP tandingan. Kampanye dialogis bermakna bahwa pihak yang berkampanye berusaha melibatkan diri secara intim dalam dunia sosial rakyat pemilih, memasuki perspektif dan pengamalan batin mereka. Dalam kampanye dialogis, rakyat diperlakukan sebagai mitra, setara dengan mereka yang mengajak dialog jurukampanye. OPP tidak memaksakan “kebenaran” dan pendapatnya sendiri, dan tidak sekadar melakukan pengeloaan kesan impression management lewat pemberian janji-janji muluk, penampilan, dan taktik-taktik kampanye lainnya untuk meningkatkan citra diri self image. Kampanye di Media Mass Media Campaigns Seperti halnya iklan produk barang atau jasa, parpol atau kandidat harus dipromosikan kepada publik untuk “dibeli”. Sarana atau media promosinya bisa berupa media massa seperti suratkabar, radio, atau televisi dikenal dengan media lini atas atau above the line, bisa juga berupa brosur atau leaflet, stiker, pamflet, atau spanduk media lini bawah atau below the line. Bisa pula menggunakan direct mail ataun surat langsung ke rumah-rumah, namun bentuknya dirancang sedemikian rupa agar menarik atau enak dilihat dan dibaca. Dalam hal “media lini bawah”, sejauh ini sejumlah parpol mengembangkan kreativitasnya dalam melakukan kampanye. Berbagai jurus mereka lakukan untuk memikat calon pemilih, seperti memproduksi permen berlogo partai, air mineral berlogo partai, dan sebagainya. Media massa merupakan sarana paling efektif menjangkau pemilih, termasuk memberikan kesadaran akan pentingnya memilih. Sudah menjadi “rumus baku”, media massa mampu membuat publik lebih dari sekadar berpikir to think, tapi juga “memikirkan” think about, sebagaimana makna teori “Agenda Setting”. Media massa diyakini dapat mempengaruhi massa pemilih untuk menentukan pilihannya pada hari H pencoblosan di TPS-TPS. Namun demikian, “kenyataan pahit” ini perlu diperhitungkan kalangan parpol. Kalangan parpol memerlukan manajer kampanye media yang mengerti seluk-beluk media massa, karakteristik bahasa jurnalistik languange of mass communication yang spesifik dan komunikatif, desain grafis yang menarik, atau piawai dalam menemukan jargon-jargon dan ungkapan yang mudah dicerna dan diingat publik. Teknik Kampanye di TV Kampanye di televisi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pakar di bidang ini, Brian McNair dari Skotlandia, merumuskan sejumlah teknik iklan politik di TV yang bisa digunakan kalangan parpol atau kandidat. 1. Talking Heads iklan politik yang dirancang untuk menyoroti isu dan menyampaikan citra bahwa parpol/kandidat mampu menangani isu tersebut dan melakukan pekerjaannya kelak. Misalnya, mengangkat isu pengangguran, didramatisir, dan berusaha meyakinkan publik bahwa parpol/kandidat yang diangkat akan mampu mengatasi masalah krusial tersebut. 2. Negative Ads. Iklan negatif, yakni dengan menyerang kebijakan parpol atau kandidat lain seperti lazim dilakukan di Amerika Serikat. Bisa saja, nanti ada parpol yang menyerang parpol lain dengan mengatakan parpol lain penuh caleg bermasalah politisi busuk, sedangkan parpolnya hanya mencalonkan caleg bersih dan berkualitas. Teknik yang langsung menyentuh program partai adalah iklan konsep, yakni mengemukakan ide-ide besar parpol/kandidat, misalnya tentang supremasi hukum atau pemberantasan korupsi. 3. Cinema-verite Teknik kampanye ini menggambarkan situasi informal dan alami. Misalnya, menayangkan situasi di mana kandidat atau kader parpol membantu korban bencana, berbicara hangat dengan rakyat bawah, atau menggambarkan kehidupan pribadi petinggi parpol/kandidat yang sederhana, jujur, dan harmonis dengan keluarga dan tetangganya. 4. Reporter netral. Kampanye di TV berupa news atau siaran berita tentang parpol/kandidat seolah-olah murni liputan langsung reporter TV tentang profil atau aktivitas parpol. 5. Testimonial. Kampanye berupa Kesaksian, misalnya menayangkan suara rakyat biasa tentang kebaikan parpol/kandidat, atau komentar sejumlah tokoh kharismatis dan berintegritas tentang kehebatan parpol/kandidat. Teknik Kampanye di Radio Kampanye di media radio siaran Broadcasting Radio memiliki keunikan dan keuntungan tersendiri. Lewat radio, jurukampanye atau kandidat bisa berkomunikasi langsung dengan publik dari berbagai kalangan secara akrab. Publik bisa mendengarkan materi kampanye tanpa harus meninggalkan aktivitas lain. Radio dapat didengarkan sambil memasak, menyetir mobil, atau aktivitas lainnya. Karena kekuatannya dalam mempengaruhi massa —meliputi daya langsung, daya tembus, dan daya tarik musik, kata-kata, efek suara sehingga dijuluki “The Fifth Estate” Kekuatan Kelima, media radio sudah teruji sebagai media efektif dan efisien untuk mempengaruhi massa, atau sekadar melakukan komunikasi dengan massa pendengar dari berbagai kalangan. Lewat pembicaraan di radio, citra-diri kandidat atau parpol dapat dibangun karena “radio makes pictures’, mencipta figur dalam imajinasi pendengar. Melalui radio, seorang jurukampanye atau kandidat biasa melakukan komunikasi secara hangat, akrab, dan dekat, layaknya teman baik. Demikian pula jurkam atau kandidat. Dari sisi pendanaan, sebagaimana dikatakan Dan Patlak dalam tulisannya, “How to Get on the Radio A Big Earned Media Campaign Opportunity” Campaigns & Elections, USA, June 2001, kampanye lewat radio merupakan cara murah kampanye media sekaligus menjangkau akar rumput. Patlak mencatat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh seorang kandidat dengan melakukan kampanye lewat radio, antara lain Kandidat akan dapat berhubungan dengan para pemilih secara pribadi dengan cara mengemukakan ide-idenya secara langsung kepada pemilih. Secara live, format talk show, posisi kandidat dapat ditampilkan secara utuh, pembicaraan disampaikan secara penuh, bukan sound bites kutipan ucapan narasumber yang biasa disiarkan dalam progam berita. Kandidat dapat berinteraksi dengan pendengar jika formatnya call-in show, dialog interaktif dengan pendengar dan mendemonstrasikan kemampuannya dalam berempati terhadap pendapat dan masalah-masalah lainnya. Fakta menunjukkan, penampilan di radio akan meningkatkan popularitas kandidat dan memberikan legitimasi kampanyenya. Jika media meliput Anda, lalu publik berpikir bahwa Anda seorang nominator atau calon. Seorang kandidat dapat menggunakan penampilannya untuk meraih dukungan kalangan akar-rumput. Fungsi kampanye seperti penggalangan dana dapat dilakukan ketika sedang mengudara. Kampanye di radio cukup hemat waktu. Sekalipun Anda berkampanye di sebuah stasiun radio kecil, namun pendengarnya bisa mencapai ratusan. Bandingkan dengan jika Anda menyalami orang di stasiun kereta api selama satu jam, atau berbicara kepada 20 orang di kedai kopi. Selain melaui televisi, radio, suratkabar, tabloid, atau majalah, manajer kampanye bisa melakukan kampanye dengan membuat buletin yang biayanya relatif murah. Kampanye Rumah ke Rumah Door to Door Campaigns Kampanye dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, atau tatap muka langsung dengan individu pemilih ini merupakan teknik kampanye “klasik” yang memiliki efektifitasnya tinggi. Sebagai perbandingan, menurut hasil studi di Amerika Serikat yang dilansir majalah Campaigns & Elections 2002, kampanye “door to door” yang merupakan “face-to- face voter mobilization campaigns” kampanye mobilisasi pemilih secara tatap muka memiliki efektifitas tinggi untuk menstimulasi pemilih di semua kelompok usia. Kampanye tatap muka dan bentuk lain kampanye arus bawah juga dapat meningkatkan perolehan suara dari kalangan anak muda, khususnya usia 18-29 tahun. Kampanye door to door memiliki citra buruk karena bisa dicurigai cenderung melalukan praktik “politik uang” money politic. Ini terjadi pada masa lalu, ketika kader parpol melakukan “Serangan Fajar”, mengetuk pintu rumah-rumah penduduk dan membujuknya supaya memilih parpol tertentu sebelum mereka berangkat ke TPS-TPS. Kampanye via SMS SMS Campaigns Kampanye melalui SMS Short Message Services atau Layanan Pesan Singkat merupakan salah satu cara efektif dan cepat untuk berkomunikasi dengan publik atau pemilih. Hanya saja, manajemen kampanye akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan nomor-nomor sekitar 11 juta pengguna ponsel saat ini di Indonesia. Kampanye SMS bisa dilakukan 24 jam sehari, tanpa terikat ruang dan waktu. Kampanye SMS secara tidak langsung sejauh ini yang terlihat oleh publik adalah polling yang diadakan sejumlah stasiun TV tentang capres. Parpol yang kader-kadernya solid atau kompak bisa mengunggulkan capresnya atas kandidat lain. Kampanye via Email Email Campaigns Kampanye lewat surat elektronik E-mail Campaigns bisa menjadi alternatif pada era multimedia sekarang ini. Kampanye jenis ini biayanya murah, namun efektif dan pesannya cepat sampai ke publik. Menurut Mary Clare Jalonick dalam artikelnya, “E-mail Newsletter Getting Your Campaign Message Out – Fast and Cheap” Campaigns & Elections, June 2001, jika dilakukan dengan baik dan benar, E-mail Campaigns bisa memiliki efek atau pengaruh sebaik surat langsung direct mail, surat penggalangan dana, kampanye door-to-door terhadap kalangan bawah grass root, dan iklan televisi. Di Amerika Serikat, E-mail Campaigns bukan hal baru. Kampanye pemilihan presiden dan anggota kongres tahun 2000 lalu yang menggunakan e-mail newsletter e-mail lebih baik daripada kampanye bentuk lain. Kampanye e-mail harus sederhana dan jangan terlalu panjang, selain harus informal. Kampanye Negatif Negative Campaigns Kampanye negatif merujuk pada teknik kampanye yang memburukkan citra lawan politik. Dalam jagat politik kita, istilahnya “menghujat” parpol atau politisi lain yang menjadi kompetitor. Mengacu kepada pengalaman yang lalu, pikan “parpol oposisi” biasanya menyerang dan memburukkan parpol yang sedang berkuasa. Di Amerika Serikat, menyerang ide, perilaku, atau mengungkap keburukan lawan politik merupakan hal biasa dalam kampanye. Penelitian di University of Georgia, USA, menemukan fakta, iklan kampanye negatif bertahan bahkan meningkat dari waktu ke waktu Hasil riset yang dipublikasukan dengan judul “The Sleeper Effect and Negative Political Advertising” itu menunjukkan, serangan ke lawan politik bukan saja efektif, tapi juga dampaknya meningkat terus. Bahkan jika pihak penyerang terlihat buruk di mata publik, serangan itu masih memiliki dampak terhadap preferensi publik. Teknik Baru Pada Pemilu 2009 muncul teknik kampanye baru berupa baligo atau spanduk berisi foto caleg, plus logo parpol. Banyak juga caleg yang tampak “kurang percaya diri” sehingga “nebeng” popularitas kepada ketua umum parpolnya. Misalnya, sang caleg memasang foto Prabowo, Jokowi, Megawati, SBY, atau tokoh politik populer lainnya di samping atau di belakang foto dirinya. Demikian ulasan tentang teknik kampanye pemilu. Wasalam Hanoi – Vietnam, 20 Maret 2022. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 14 Maret 2022 mutakadim menanda-tangani Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Masyarakat Melalui Eksploitasi Jasa Telekomunikasi. Dengan adanya peraturan baru ini, maka peraturan sebelumnya, yaitu Regulasi Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi dicabut dan enggak berlaku lagi, karena lain sesuai dengan kondisi hukum dan dasar syariat yang berlaku. Meskipun masa kampanye Pemilu 2022 sudah menginjak berlanjut, namun Peraturan Menteri tegar sangat utama, karena minimum memecahkan sejumlah permasalahan yang sudah mulai banyak dikeluhkan makanya beberapa warga masyarakat, yaitu mulai dari adanya SMS dari Caleg tertentu dan atau berbunga Skuat Suksesnya bikin memilih Caleg tertentu dengan iming-iming imbalan uang tertentu dengan mengetik atau mengangkut pada nomer tertentu. Alias modus lain adalah dengan cara mengirimkan SMS dengan mendiskreditkan segel Caleg maupun Parpol tertentu lainnya dengan harapan buat memurukkan enggak memintal Caleg tertentu nan didiskreditkan. Tim Sukses dan atau Parpol tertentu kukuh diperbolehkan bekerjasama dengan pembentuk telekomunikasi misalnya mem-broadcast SMS nya dengan menunjukkan identitas Caleg atau Parpolnya lega fitur pengirimnya misal from XYZ, ata Parpol ABC, namun tidak diperbolehkan harap penyelenggara telekomunikasi cak bagi memperoleh identitas data konsumen telekomunikasi nan akan di-target saat broadcast. Bahwasanya umum masa ini cenderung makin perseptif dan cerdas adalah ter-hormat. Sekadar bagaimanapun pun kampanye Pemilu menggunakan jasa telekomunikasi patuh harus secara singularis diatur, karena yakni babak berusul edukasi politik pada umum sekali lagi. Sehingga jikalau terjadi pelanggaran oleh Caleg, Skuat Sukses, Parpol tertentu dan maupun oleh pihak peserta Kampanye lainnya, maka adalah hoki warga masyarakat untuk membentangkan amanat pengaduannya baik kepada BRTI ataupun langsung kepada Bawaslu dan Panwaslu. Peraturan Nayaka ini tidak hanya dolan untuk kampanye Pemilu 2022 namun, semata-mata sekali lagi kampanye Pilpres 2022 serta kampanye Pilkada. Yang juga perlu dijelaskan melalui Kenyataan Pers ini adalah, bahwasanya penetapan Ordinansi Nayaka ini sebanding sekali tak ada keefektifan kebijakan apapun dan tidak ada kaitannya dengan satu kepentingan politik apapun, karena kapan jelang Pemilu 2009 pun Peraturan Menteri yang serupa juga diterbitkan. Hanya saja memahfuzkan pangsa lingkup yang diatur privat Peraturan Menteri ini kian sreg jasa telekomunikasi yang dilakukan maka dari itu para penyusun telekomunikasi , maka sejumlah keadaan yang tidak diatur n domestik ketentuan ini begitu juga misalnya alat angkut sosial dan lain sebagainya bukan berarti tidak terserah pengaturannya. Penggunaan ki alat sosial secara umum tetap mengacu pada UU tersapu sebagai halnya misalnya UU ITE, dimana di n domestik UU ITE secara jelas diatur misalnya tidak dapat menjualbelikan dan atau mengirimkan hingga dapat diketahui adanya konten pornografi, perjudian, pencemaran merek baik, pengelabuan, SARA, penggertakan dan lain sebagainya, termuat pun jikalau ada pihak yang lain berhak yang menambah dan atau mengurangi satu situs Parpol tertentu. Beberapa peristiwa penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut Persuasi Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Cak regu Usaha Pemilu sesuai dengan qada dan qadar peraturan perundang- undangan. Pelaksana Gerakan Pemilu atau Cak regu Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud wajib didaftarkan pada Komisi Penyaringan Masyarakat, Persen Pemilihan Umum Distrik, dan/atau Komisi Penyortiran Umum Kabupaten/Ii kabupaten. Materi kampanye Peserta Pemilu menerobos Jasa Telekomunikasi aktual pesan dan/atau informasi yang meliputi visi, misi, dan acara Murid Pemilu. Waktu dan copot pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-invitasi. Pembuat Kampanye Pemilu dan/atau Tim Aksi Pemilu melewati Jasa Telekomunikasi dilarang mempersoalkan bawah negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesendirian Republik Indonesia; mengerjakan kegiatan yang membahayakan kesempurnaan Negara Wahdah Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Petatar Pemilu yang enggak; menghasut dan mengadu domba orang seorang ataupun publik; mengganggu ketertiban masyarakat; mengancam cak bagi mengamalkan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/maupun Peserta Pemilu yang lain; membawa maupun menggunakan cap gambar dan/maupun atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau prospektif maupun memberikan persen ataupun materi lainnya kepada peserta kampanye. Sepanjang waktu tenang, pelaksana Persuasi Pemilu dilarang menyebarluaskan pesan manuver yang berkiblat kepada faedah yang menguntungkan ataupun mudarat Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Manuver Pemilu dan/alias Tim Kampanye Pemilu secara tidak sekalian. Operasi Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan melewati kerjasama dengan Pelaksana Telekomunikasi yang menyediakan layanan pengangkutan pesan/konten ke banyak maksud. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Pencipta Jasa Penyiapan Konten, Penggarap Jaringan Bersirkulasi Seluler, dan/alias Penyusun Jaringan Tegar Lokal Minus Benang besi dengan Mobilitas Tekor. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rang penyampaian pesan persuasi Pemilu maka itu Peserta Pemilu kepada masyarakat dengan menggunakan susuk tulisan, celaan, bentuk, tulisan dan gambar, atau suara miring dan gambar, yang berwatak naratif, grafis, karakter, interaktif maupun tidak interaktif. Persuasi Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan layanan seperti mana diatur privat ketentuan peraturan perundang-invitasi. Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud terlazim menyediakan fasilitas untuk Pelanggan bagi mendorong penataran pesan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana diatur n domestik kanun perundang-undangan. Fasilitas sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya berupa SMS-center buat mencentang penolakan Pelanggan. Sesudah Pelanggan sebagaimana dimaksud menjorokkan penerimaan pesan kampanye Pemilu, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang melakukan pengapalan pesan persuasi Pemilu berikutnya. Pereka cipta telekomunikasi terbiasa mematuhi larangan kampanye sebagai halnya dimaksud intern pelaksanaan Kampanye Pemilu melampaui Jasa Telekomunikasi secara tak berbarengan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Penyelenggara telekomunikasi menemukenali adanya premis pelanggaran terhadap ketentuan begitu juga dimaksud, Penyelenggara telekomunikasi terbiasa melaporkan kepada BRTI dengan dokumen kepada Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Kawasan, Pengawas Pemilu Kabupaten/Ii kabupaten, Inspektur Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Alun-alun, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan menuduh ketentuan begitu juga dimaksud dan berdasarkan permintaan Badan Ahli nujum Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Peramal Pemilu Kecamatan, Supervisor Pemilu Tanah lapang, dan/ataupun Ahli nujum Pemilu Luar Distrik kepada BRTI, pembuat jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib menghentikan kerjasama dengan Pembentuk Kampanye Pemilu, Tim Propaganda Pemilu, dan/atau dengan Pencipta Jasa Penyediaan Konten. Kreator jaringan telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang memberikan data nomor Pelanggan maupun data lain yang tercalit dengan Pelanggan kepada Penggubah Manuver Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Pelaksanaan Persuasi Pemilu melangkahi Jasa Telekomunikasi dilarang menolakkan biaya kepada Pelanggan. Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberikan alokasi waktu yang selevel dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. Yuridiksi dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi kampanye begitu juga dimaksud dilaksanakan maka dari itu kreator Telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun nan dapat dikategorikan sebagai kampanye yang anti dengan predestinasi peraturan perundang-undangan. Produsen Telekomunikasi dilarang melakukan penggalangan dana cak bagi keperluan Kampanye Pemilu yang dipungut berpangkal pelaksanaan Kampanye Pemilu melewati Jasa Telekomunikasi. Penggubah Telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif kepada pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap garis hidup n domestik Qanun Nayaka ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kanun perundang-ajakan. Sensor dan pengendalian atas pelaksanaan Propaganda Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh BRTI. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, BRTI berkoordinasi dengan Badan Supervisor Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Area, Pengontrol Pemilu Kabupaten/Kota, Peramal Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Asing Area sesuai dengan predestinasi peraturan perundang-invitasi. —— Bos Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, HP 0811898504, Email [email protected], Tel/Fax Perigi ilustrasi Siaran Pers No. 513/HM/KOMINFO/11/2022 akan halnya Menkominfo Tiga Isu Prioritas DEWG Jadi Perhatian Atasan Negara G20 Hasil aman itu juga memuat tiga isu privilese nan sudah dibahas privat kontak pertemuan Digital Economy Working Group DEWG. Selengkapnya Source

bagaimana cara menyampaikan program peserta pemilu melalui kegiatan kampanye